Rencana tata ruang wilayah kota pekanbaru. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangRENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SEMARANG TAHUN 2000 – 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG Menimbang : a. Rencana tata ruang wilayah kota pekanbaru

bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan mewujudkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi berskala global, diperlukan rencana tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang; b. Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA CILEGON dan WALIKOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA. 5. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 9. Perencanaan wilayah dan kota memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan aman dari bencana. 2. Koordinasi dan Penyusunan. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 20 11 - 203 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. 12. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dimiliki oleh kota Bogor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E). 15. 768 Ha. Ketahui informasi lengkap tentang Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari pengertian sampai fungsinya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. bahwa dalam upaya menjabarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032,. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. ABSTRAK: Bahwa untuK melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan penyesuaian dan pengaturan kembali kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di. 15. Untuk itu diskusi publik digelar agar mendapatkan masukan dari stakeholder terkait. perkembangan lingkungan strategis (global, regional,Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KEDIRI TAHUN 2021-2041. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP HIDUP DAN KEBERSIHAN Jl. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 26. Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang. COM, KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bakal merevisi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Papua; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima. Perencanaan penataan ruang perlu dilakukan dengan matang guna menyesuaikan fungsi kota sebagai pusat kegiatan masyarakatnya. Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata. penetapan kawasan strategis Kota; e. bahwa dalam rangka penataan kota yang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek. 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029; I - 4 15. 17. menganalisis kondisi wilayah saat ini dan menginterpetasi perkembangan wilayah masa yang akan datang. Dalam upaya mewujudkan tersebut, Departemen PU menyusun Norma Standar Pedoman Manual (NSPM), bantuan teknis, pembinaan teknis serta melakukan penilaian kinerja kota dalam penyelenggaraan pekerjaan unum bidang. Tahun 2007 tentang Penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kota Cilegon; d. g. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: a. - 12:40. dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pendahuluan (2) Hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RTRWN (UU No 26/2007). Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka. bahwa untuk mengarahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan disinsentif merupakan perangkat yang berguna untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Jl. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2). Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar dengan sistematika sebagai berikut : 1. memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036; Mengingat : 1. 8. Tabel I Rencana Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Setiap Jenis Fungsi Pemanfaatan di Kota Pekanbaru. K, Roychansyah, M. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. Keppres Nomor 37 Tahun 1994 dan Kepmenpera Nomor 01/KPTS/BKP4N/1994 tentang Ditentukan Lembaga Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (BP4D). Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Rabu (25/5), berharap perda tersebut menjadi acuan dalam perencanaan. . 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahtata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. ROKAN HULU KAB. pada PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang :. Bukan hanya berdampak pada rencana pembangunan maupun investasi, hal tersebut juga mengakibatkan tidak ada bantuan dari Kemendagri. berbentuk. Analisa kelayakan finansial. Pengaturan Penggunaan Lahan: Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi alam, rekreasi, dan lainnya. Persiapan a. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disebut KZB adalah angka perbandingan antara luas total. 37086 File Telah Terdownload; BerlakuJDIH Pemerintah Kota Pekanbaru: Jenis Dokumen: PERATURAN DAERAH KOTA: Nomor: 7: Tahun: 2020: Judul: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang. ; 3. 09-Aug-2023 Versi. Rencana Detail Tata ruang Kota (RDTK) : rencana secara terinci berisi kebijakan pengembangan penduduk, pemanfaatan ruang,tingkat pelayanan bagi. RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511), diubah sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dokumen PDF ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam perjalanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Penataan Ruang 40. PEMERINTAH KABUPATEN MALANG g PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2010 an TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG al DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M BUPATI MALANG, n Menimbang : a. 992 Ha); dan b. Renja Tahun 2020. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 14. Wilayah Pengembangan Petanglong adalah kawasan. rencana tata ruang wilayah kota. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala; d. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4),. 1 Gambaran Umum 3. Provinsi Jawa Timur ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039; 2 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang selanjutnyaDaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 -2029 ; Mengingat : 1. 1. Perda No 10 Tahun 2018. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, 21. Sebenarnya anggapan bahwa RTRW adalah pedoman. a. 07/09/2020. Permasalahan Tata Ruang di Indonesia. 17. 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana yang lebih detail; c. Daerahtentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032; LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2015 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2015 . Agar wilayah kota menjadi teratur, pemerintah perlu merencanakan dengan matang tata ruang kota agar tertib dan tidak melahirkan masalah sosial di masyarakat. 2001. Berisi Ppt tentang materi wilayah dan tata ruang. 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun. 3K views. 1. 1. Bukan hanya berdampak pada rencana pembangunan maupun investasi, hal tersebut juga mengakibatkan tidak ada bantuan dari Kemendagri untuk pembangunan di daerah. terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya perlu disesuaikan; d. ,MURP PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN S-1 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2014 KATA. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 768 Ha. Status. Pengaturan Penggunaan Lahan: Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi alam, rekreasi, dan lainnya. Peraturan Pemerintah No. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau tahun 2011-2030, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan; d. tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang Kota b. Dokumen. penataan kota (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif); b. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar D alamKetersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota penting bagi pelaksanaan pambangunan kota sebagai acuan dasar. 3 13. UNM Malang: UM Press. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-Kabupaten/Kota) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ-KSNT) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW) PENERBITAN PKKPR ; Menurut Pasal 14 Permen ATRBPN 13/2021, penerbitan. Tahun. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. 27. 2. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah; 16. 3). kota Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru telah kadaluarsa pada Desember 2015. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Terkait dengan perbedaan level rencana tata ruang,. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;. Di Indonesia, Rencana tata ruang memiliki dasar hukum dengan berlakunya UU No. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Koordinasi dan Penyusunan. UU No. BAPPEDA Pembuat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berazaskan : a. Ruang (SNPPTR) di tingka t nasional, (2) Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) di tingkat propinsi, dan (3) Ren cana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota/Wilayah (RUTRK/W) di tingkat kabupaten/kota. 23. Fungsi-fungsi utama dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota meliputi: 1. . 9. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali. 1. Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkaitWali Kota Bogor. PEKANBARU- Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memiliki Peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan itu telah ditetapkan di lima kabupaten/kota. RDTR Pekanbaru dan RTRW Provinsi Harus Sinkron. A A A. Perencanaan Strategis Dinas. Asas, kedudukan, fungsi, wilayah perencanaan, jangka waktu perencanaan, tujuan, sasaran, visi dan misi, kebijakan, dan strategi; b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang. Program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah di awali. 9. Pasal 3 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010 - 2030. memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2022. 14. Rencana Tata Ruang Ruang Kawasan Strategis Kota/ Kabupaten; 8. 2017. (1307113105) DIANA APRILA (1307113077) NESA ZAFIRA (1307113061) NURI ANZA (1307114648) SANDY JULIANA S. Pasal 28 ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal.